Soal Mutasi ASN, DPRD Barru Akui Hak Preogatif Bupati, Sekda Sebut Sesuai Regulasi

BARRU - Sekretaris Daerah (Sekda) Barru Dr. Abustan AB., selaku Ketua Tim Penilai Kinerja, menegaskan bahwa mutasi yang baru saja dilakukan terkait adanya penyederhanaan dan perampingan struktur organisasi dan setiap ASN yang dimutasi telah melalui pertimbangan yang matang sesuai regulasi. 

Penegasan itu disampaikan oleh mantan Kadisdik Barru Abustan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tindak lanjut aspirasi yang disampaikan sejumlah Aparat Sipil Negara (ASN) yang pada mutasi belum lama ini kehilangan jabatan. 

Baca juga: Program PTSL Barru Berhasil, Bupati Suardi Saleh dan Ka BPN Terima Hasilnya Dari Menteri Agraria

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Syahrul Ramdani, DPRD mempertemukan dalam satu forum antara Perwakilan ASN yang non job dengan pihak Tim Penilai Kinerja Pemkab Barru, di ruang paripurna DPRD Barru, Rabu (18/5/2022).

“Pertimbangannya klir dan sudah sesusai regulasi. Ada yang memenuhi syarat, ada yang tidak memenuhi syarat dan ada juga sedang menjalani sanksi kedisiplinan", sebut Abustan.

Baca juga: Kota Balikpapan Lokus Temu Suardi Saleh dan Bupati Kota Baru Diskusi IKN dengan Walikota

"Keputusan terakhir soal siapa yang dapat dan tidak dapat jabatan adalah hak Bupati selaku PPK, " imbuh Abustan lalu menegaskan pihaknya sudah melakukan tugas  selaku tim penilai kinerja yang hasilnya ada 13 orang ANS tidak mendapatkan jabatan lagi. 

Sementara itu, Ahmad Yani, salah seorang mantan Kepala Bidang di Badan Ketahanan Pangan yang juga ikut terparkir menegaskan dirinya mengadu ke DPRD karena dirinya merasa terzolimi. 

Baca juga: Wakil Walikota Fatmawati Rusdi Hadiri Kenal Pamit Kapolrestabes Makassar

"Saya ini pegawai berprestasi, melalui bidang saya Kelompok Wanita Tani Kab. Barru sempat juara ketiga tingkat Nasional. Kenapa mesti saya dinon jobkan. Apa dasarnya, " katanya dengan suara lantang. 

Ketua Komisi I DPRD, Syahrul Ramdani sebelum menutup Rapat mengingatkan bahwa mutasi merupakan hak mutlak dari Bupati dan tidak boleh ada intervensi dari anggota DPRD.

Baca juga: Coffe Morning, Suardi Saleh Jabarkan Arah Semangat Baru 2022

“Masalah mutasi itu hak prerogatif Bupati, anggota DPRD tidak boleh mencampuri atau mengintervensinya, yang boleh dipertanyakan anggota DPRD adalah proses mutasi itu, ” terangnya lalu menyimpulkan bahwa DPRD akan menyampaikan Rekomendasi ke Bupati agar pada mutasi berikutnya tetap memprioritaskan kepada pejabat yang saat ini non job. 

(Ahkam)

Baca juga: Rakor Penertiban Penyelenggaraan Iklan dan Reklame Di Lantai III Gedung MPP Barru