Muh. Ahkam Jayadi
OPINI - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di provinsi, kabupaten dan kota akan digelar pada 27 November 2024. Seluruh rakyat dapat berpartisipasi dalam gelaran demokrasi lokal ini dengan menggunakan hak politiknya untuk memilih salah satu pasangan calon (Paslon) sesuai dengan hati nuraninya di tempat pemungutan suara (TPS) nanti.
Pilkada sering disebut sebagai pesta demokrasi tingkat lokal untuk mewujudkan demokrasi lokal dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia (luber). Tanpa melakukan kecurangan, intimidasi, politik uang, politisasi birokrasi, pengerahan kepala desa, dan tanpa hoaks serta tanpa anarkhis
|
Baca juga:
Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik
|
Seluruh pasangan calon dalam Pilkada dalam beberapa pekan terakhir terlihat unjuk gigi, baik bersosialisasi atau berkampanye langsung secara tatap muka dengan calon pemilih, maupun melalui berbagai media termasuk di media sosial. Tim sukses pun tidak kalah sibuk memperkenalkan dan mengkampanyekan Paslon yang didukungnya. Tak ketinggalan para wartawan juga sangat antusias mengkampanyekan Paslon yang dianggap pantas menjadi pemimpin daerah.
Sangat menarik untuk dicermati seluruh pasangan calon dalam Pilkada ini. Orang yang sebelumnya tidak atau jarang turun ke masyarakat, tetapi tiba-tiba menjadi tampak seakan-akan akrab dengan masyarakat dan berjanji akan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Orang yang sebelumnya tidak dermawan, tiba-tiba sangat rajin mengunjungi masyarakat dan memberi bantuan dan sebagainya. Paling lucu karena banyak Paslon yang menawarkan berbagai program yang tampak bagus tetapi Paslon itu sendiri tidak tahu mengimplementasikan program tersebut dalam bentuk kegiatan riil apa yang akan dilaksanakan nantinya.
Entah program tersebut adalah hasil jiplakan atau sekedar copot sana copot sini, yang penting ada program yang ditawarkan ke masyarakat yang masyarakat itu sendiri juga tidak tahu dengan program tersebut.
Tahun 2024 ini menjadi tahun tebar pesona, wisata religi, wisata iba dan sebagainya karena para pasangan calon tiba-tiba tampak Islami, rajin mengunjungi dan berdialog ke masyarakat, mengunjungi panti-panti sosial, dan sangat peduli dengan kondisi yang dialami masyaraka serta rajin memberi bantuan.
Lucunya karena bantuan atau sedekah yang diberikan dianggap sebagai amal baik. Padahal, sedekah atau bantuan yang diberikan justeru menjadi dosa karena dimulai dengan niat bukan karena Allah semata, tetapi niat hendak dipilih, diringi pula dengan riak yang disebarkan kemana mana bahwa telah memberi bantuan.
Satu hal yang masih menjadi persoalan besar dalam setiap pesta demokrasi termasuk dalam gelaran Pilkada adalah, pemilih pada umumnya hanya mempertimbangkan berapa jumlah uang sogok yang diberikan oleh pasangan calon atau tim pasangan calon untuk menjatuhkan pilihan kepada Paslon tersebut.
Pemilih tidak mempertimbangkan rekam jejak sang Paslon tentang bagaimana Paslon tersebut ketika sebelum menjadi Paslon kepala daerah. Padahal, rekam jejak Paslon merupakan hal penting untuk ditelusuri dan dijadikan pertimbangan untuk menentukan pilihan. Seperti jika Paslon tersebut merupakan mantan atau sedang menjadi legislator, bagaimana kinerjanya ketika diberi amanat sebagai anggota dewan. Atau kalau Paslon tersebut berlatar belakang pengusaha, bagaimana ketika dia menjadi pengusaha, dan seterusnya.
Selanjutnya, pemilih juga tidak mempertimbangkan siapa saja yang berada di sekeliling atau pendukung Paslon. Orang-orang yang mengelilingi Paslon akan sangat berpengaruh nantinya ketika Paslon tersebut terpilih menjadi kepala daerah. Misalnya, jika Paslon dikelilingi mafia proyek, maka besar kemungkinan proyek daerah nantinya juga akan dijadikan lahan subur untuk melakukan korupsi ketika Paslon tersebut terpilih. Jadi, Paslon yang dikelilingi penjahat sangat berpeluang Paslon yang terpilih tersebut akan mempengaruhi kepemimpinan kepala daerah.
Sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku-perilaku Paslon sebelum menjadi Paslon, besar kemungkinan begitu juga perilakunya ketika terpilih sebagai kepala daerah. Begitu juga perilaku kepala daerah nantinya yang terpilih pasti akan banyak diwarnai oleh perilaku dari orang-orang yang mengelilingi Paslon tersebut.
Orang-orang yang mengelilingi Paslon saat ini akan menjadi kepala daerah bayangan atau menjadi kepala daerah di balik layar ketika Paslon tersebut terpilih menjadi kepala daerah. Paslon tersebut akan menjadi boneka dari orang-orang yang mengelilinya jika Paslon tersebut terpilih.
Selain seperti yang telah disebut di atas, masih banyak juga masyarakat yang memilih kepala daerah bukan berdasarkan visi misinya melainkan berapa banyak uang yang diperoleh untuk memilih Paslon tertentu.
Sebaliknya, Paslon bersama timnya mengeksploitasi atau memanfaatkan kemiskinan dan kebodohan masyarakat untuk memperoleh dukungan atau suara pemilih. Padahal, jika pemilih dapat menentukan pilihan yang tepat dalam Pilkada, maka sistem pemerintahan pun akan dapat berjalan lebih baik sebab keterpilihan tidak didasarkan dengan cara sogok menyogok. Satu hal perlu diketahui bahwa Paslon, tim Paslon, beserta pemilih, akan bersama-sama di neraka jika melakukan dan menerima sogokan dalam Pilkada ini.
Perlu diingat bahwa masa depan bangsa ada di tangan pemilih. Suatu adagium dalam politik mengatakan bahwa, bagaimana keadaan kepemimpinan dalam suatu daerah atau negara dalam suatu waktu tertentu, maka begitulah keadaan masyarakatnya.
Jika masyarakat berpikiran kotor dalam memilih pemimpin daerah, dalam arti memilih Paslon karena diberi uang sogok, maka pemimpin daerah yang terpilih juga akan memiliki pikiran kotor dengan cara melakukan korupsi. Akan dikirim pemimpin jahat dan kotor untuk memimpin daerah jika pemilih juga berpikiran kotor dan jahat.
Oleh karena itu, jika ingin daerahnya memiliki sistem pemerintahan yang baik, maka kita pun harus memilih pemimpin yang benar-benar bisa memperjuangkan suara rakyat dengan ikhlas.
Pada Pilkada tahun ini, masyarakat atau pemilih menaruh harapan besar untuk tidak terkecoh lagi dengan janji bualan calon-calon pemimpin yang sedang bertarung saat ini. Untuk para pemilih, calon pemimpin yang ideal menurut anjuran Rasulullah kepada salah satu sahabatnya agar tidak meminta jabatan.
Ucapan Rasulullah tersebut terdapat dalam hadis al-Bukhari, yang artinya “Dari Abdurrahman bin Samurah, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam berkata kepadaku, “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu diberi jabatan karena meminta maka kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu bersumpah, lantas kamu melihat ada sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik.”
|
Baca juga:
Menata Arsip Sama Dengan Menata Hati
|
Jika menganalisa hadits di atas, makna dari hadis tersebut adalah siapa pun yang meminta jabatan sebagai pemimpin untuk dikabulkan, maka Allah akan menghilangkan pertolongan karena kerakusannya. Sementara jika diberikan kepemimpinan tanpa diminta, maka akan dapat pertolongan.
Allah akan menolong dan mengilhami dengan kebenaran bagi pemimpin yang tidak meminta jabatan serta bahagia dunia dan akhirat. Dengan demikian pemimpin yang ideal pilihan rakyat adalah bakal calon pemimpin yang tidak meminta jabatan dengan cara apa pun untuk menyukseskan rencananya.
Fakta di setiap moment Pilkada, calon-calon kepala daerah yang bertarung, tak hanya menjadi peminta-minta kepada pemilih untuk dipilih menjadi pemimpin, tetapi lebih daripada itu yakni melakukan perbuatan haram berupa sogok menyogok kepada pemilih untuk dipilih.
Bahkan melakukan tidakan premanisme berupa intimidasi, memfitnah, berbohong, menebar hoaks, adu domba dan sebagainya. Suatu perbuatan yang sangat tidak mencerminkan sebagai calon pemimpin daerah yang baik, tidak mencerminkan juga sebagai orang terbaik atau putra putri terbaik, tapi lebih tepat untuk menjadi pemimpin perampok.
Seorang pemimpin yang baik haruslah bersikap amanah dan tidak curang. Kepercayaan dan kejujuran adalah kunci sukses seseorang dalam menjalankan aktivitas baiknya serta dicinta pengikutnya.
Maka dalam memilih pemimpin sangat perlu menilai kejujurannya karena kebohongan akan menghancurkan masa depan daerah dan bangsa. Pemilih juga harus melihat calon pemimpin yang mampu bertanggung jawab karena sifat bertanggung jawab merupakan sifat mendasar yang harus ada pada seorang pemimpin.
Seorang pemimpin yang baik adalah seorang leader yang mampu memikul tanggung jawab atas yang dipimpinnya sehingga apa pun yang terjadi di depan nanti dengan segala risiko seorang pemimpin harus berani bertanggung jawab.
Jangan sampai seorang pemimpin lepas tangan sehingga atas apa yang telah dikerjakannya akan membebani kepada rakyat. Sehingga masyarakat bisa menilai seorang calon pemimpin yang bertanggung jawab tidak dibatasi oleh pemikiran jangka pendek dan linier namun mereka selalu mampu mempertimbangkan yang lebih besar.
Seseorang calon pemimpin yang melakukan tindakan premanisme seperti membeli suara rakyat atau menyogok rakyat atau melakukan intimidasi merupakan pertanda bahwa Paslon tersebut tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki keahlian, dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjadi pemimpin daerah.
Memberi kepercayaan kepada pemimpin yang bukan pada ahlinya merupakan suatu kehancuran sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, “Apabila sifat amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadi kiamat.” Orang itu bertanya, “Bagaimana hilangnya amanah itu? “Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadi kiamat.” (HR. Imam al-Bukhari).
|
Baca juga:
Kesehatan Mental Tanggung Jawab Bersama
|
Oleh karena itu, sangat penting bagi pemilih dalam memilih, pemilih harus melihat calon yang memang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin daerah dan masyarakat, bukan berdasarkan pada ketenaran dan bantuan uang sogokan saja. Janganlah melihat calon pemimpin itu dari banyaknya uang yang akan diberikan sebagai sogokan karena itu sama halnya sebagai menjual diri atau menghargai diri sendiri dengan uang.
Calon pemimpin yang cerdas adalah cerdas dalam mengelola pemerintahan untuk mensejahterakan rakyatnya. Ini harus menjadi perhatian utama bagi pemilih dengan belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, baik di daerah sendiri maupun yang di daerah lainnya, sehingga tidak terpuruk pada lubang yang sama.
Paling penting juga adalah, pemilih mesti melihat akhlak calon pemimpin tersebut. Juga keimanan calon pemimpin yang tergambar dalam perilaku sehari-hari calon tersebut, seperti sikap sifat rendah hati, tidak mau membeli suara rakyat dan sebagainya.
Pemilih harus yakin bahwa calon pemimpin yang membeli suara rakyat, pasti keimanan dan akhlak calon tersebut sangat bobrok. Itu merupakan tanda-tanda sebagai penjahat yang bertopeng demi untuk menjadi kepala daerah. Calon pemimpin yang melakukan sogok menyogok merupakan penjahat yang hendak menjadikan Pilkada untuk meligitimasi kejahatan yang akan dilakukan.
Seorang calon pemimpin yang baik juga dapat dilihat dari dari memperlakukan pemilih. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencintai seluruh rakyat, dan rakyat pun mencintainya. Sedangkan pemimpin yang tidak baik adalah pemimpin yang dibenci rakyat, dan pemimpin pun membenci rakyatnya. Jadi, kalau ada calon pemimpin yang membenci pemilih disebabkan pemilih tersebut suka mengkritik calon pemimpin tersebut, maka yakinlah seyakin yakinnya bahwa calon pemimpin tersebut bukan calon pemimpin yang baik.
|
Baca juga:
Pledoi Pawang Hujan Mandalika
|
Seorang pemilih yang benar, harus tahu betul mana calon pemimpin yang mendadak saja bermasyarakat dan bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat ketika dirinya ditetapkan sebagai Paslon. Sebaliknya, pemilih juga harus tahu yang mana calon pemimpin yang sejak dahulu sudah berbuat untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.
Sepanjang penelusuran dan pengetahuan penulis sebagai Jurnalis, disimpulkan bahwa kriteria pemimpin yang baik dan tepat untuk Kabupaten Soppeng pada tahun 2024-2029 adalah pasangan calon Kepala Daerah Andi Mapparemma dan Andi Adawiah (siAP-ADA).
Pasangan calon ini memiliki visi misi dan program unggulan yang sudah tidak diragukan lagi akan maslahatnya untuk Kabupaten Soppeng. Paslon tersebut mengajak untuk membangun Kabupaten Soppeng yang lebih baik ke depan.
“Lanjutkan Mappadeceng untuk Soppeng maJu Adil meRAta (JUARA) mulai dari desa”.
(Penulis: Faisal Mannan - Jurnalis)
Subhan Riyadi 
Suferi 
Borahima 
