BARRU - Jelang Ramadhan, drg. Hj. Hasnah Syam, MARS, selaku unsur pimpinan tim Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Barru, memberikan arahan pada pertemuan koordinasi lintas program lintas sektor analisis situasi penanganan stunting tingkat Kabupaten Barru, siang tadi, di Aula Bappeda Barru, Sabtu (2/4/2022).
Kegiatan yang menghadirkan stakeholder di Kabupaten Barru ini, merupakan langkah untuk menurunkan stunting di Kabupaten Barru.
Dalam arahannya, Hasnah Syam yang juga Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem berharap agar pemangku kepentingan dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam aksi percepatan penanganan stunting Di Barru
"Kita tentu patut bersyukur atas raihan selama ini, atas upaya bersama sehingga penanganan stunting mulai terlihat hasilnya, namun saya minta agar hal ini tidak membuat kita kendor, tetap semangat dalam keterpaduan program lintas sektoral, " sebut Hasnah Syam yang akrab disapa Bu Dokter.
Penanganan Stunting dapat dilakukan dengan edukasi terkait pola makan, pola asuh, perbaikan sanitasi dan air bersih disertai pemahaman akan nilai gizi dan upaya lainnya.
Diketahui, data stunting di Barru saat ini, data SSGI berada di 26, 4%, sementara dari data ePPGBM (2022) adalah 9, 1%, ini lebih rendah dari provinsi, namun demikian masih diperlukan kerja keras demi generasi muda yang sehat dan cerdas.
Selama ini, permasalahan stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional, dan Kabupaten Barru menjadi salah satu kabupaten yang juga terus berbenah dalam rangka menurunkan kejadian stunting.
Baca juga:
Vaksin Booster Itu Penting, Apa Alasannya?
|
Pertemuan kordinasi ini sendiri, merupakan salah satu strategi menguatkan komitmen dan visi bersama serta bagian dalam konvergensi, kordinasi, dan konsolidasi antar sektor dan antar program.
"Harap kerjasamanya, penanganan ini memang harus berkesinambungan dan dapat dilihat hasilnya dalam jangka menengah dan jangka panjang, namun dengan terus menerus kita evaluasi, insya Allah akan terwujud masyarakat Barru terbebas dari Stunting, " tutup Bu Dokter sembari meminta SKPD Teknis seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, dan DPMD bersinergi dengan perangkat daerah lainnya yang memungkinkan dilakukan keterpaduan program.
(Red)