Perda Bangunan Gedung Ditetapkan, Syahrul Ramdhani Wakili Fraksi di DPRD Beri Apresiasi Ke Bupati 

BARRU - Anggota DPRD Barru Syahrul Ramdani yang mewakili fraksi-fraksi yang terdiri, F. Nasdem. F. Golkar. F. PKB. F. Gerindra. F. PDIP dan F. Gabungan Umat, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Barru dan seluruh jajaran serta pimpinan OPD terkait, yang telah menunjukkan keseriusan untuk dapat menyelesaikan Ranperda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga dalam proses penyusunan dan pembentukannya dapat sesuai dengan harapan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). 

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Barru tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan instrumen kebijakan Pemerintah dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

Baca juga: Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali Berharap Penuh kepada Bu Dokter Serap Aspirasi Rakyat

Persetujuan Penetapan Ranperda PBG menjadi Perda didahului dengan penyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Barru pada sidang Paripurna DPRD Barru yang dipimpin Ketua DPRD Lukman T, didampingi wakil Ketua I Drs. H. Kamil Ruddin M. Si dan Wakil Ketua II AFK, Majid ST,  Kamis (9/6/2022).

"Terima kasih dan penghargaan setinggi ti ngginya kami sampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Barru bersama jajarannya atas keseriusannya menyelesaikan Ranperda PBG ini, " puji Syahrul. 

Baca juga: Bagus Mahendra Minta Kejelasan Koordinasi STIA LAN Makassar-KemenpanRB Guna Pembiayaan Operasional Institusi

Dirinya juga memuji kinerja anggota DPRD yang dengan penuh semangat dan perhatian dalam mengapresiasi secara positif Ranperda tersebut sehingga dalam pembahasan penuh keharmonisan dan kekeluargaan untuk mencapai musyawarah mufakat antara DPRD dengan Pemda sebagai mitra sejajar dalam mewujudkan pembangunan di kabupaten Barru yang dilandasi semangat kebersamaan. 

Diuraikan, Ranperda ini secara tehnis telah melalui berbagai proses yang bertujuan untuk penyempurnaan yang diawali dengan FGD hingga harmonisasi dan fasilitasi oleh Biro Hukum Setda Prov Sulsel dan Kanwil Kemenhum HAM sebagai Syarat pembentukan produk hukum daerah. 

Baca juga: Isu PAW Anggota Dewan, Kabag Umum Sekretariat DPRD Barru Belum Terima Surat Resmi

(Ahkam/Syam)